Setiap kali kita melihat berita di TV maupun sosial media, ada saja yang membuat kita geram dan marah. Entah seberapa sering kita mendengar kasus korupsi dilakukan oleh para pejabat negara. Mulai dari kepala desa hingga menteri. Rasanya berita tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi makanan rakyat Indonesia sehari-hari sehingga telinga kita telah kebal dengan berita semacam ini.
Namun, sebenarnya tak hanya di Indonesia. Di negara luar pun banyak terjadi penyalahgunaan kekuasan oleh para petinggi negara. Banyak pemimpin tampak lebih fokus mempertahankan kekuasaan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Pernahkah Anda berpikir mengapa korupsi, politik uang, dan nepotisme terus berulang di berbagai negara? Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara tajam oleh video populer “The Rules for Rulers” (sekarang judul berubah menjadi “Why Do All Governments Work the Same Way?” karya CGP Grey, yang mengupas tentang logika di balik kekuasaan dan bagaimana sistem politik sebenarnya berjalan.
Pemimpin Bergantung pada “Kunci Kekuasaan”
Pada dasarnya, setiap penguasa, baik presiden, raja, maupun CEO perusahaan besar, tidak bisa berkuasa sendirian. Ia selalu membutuhkan pendukung. Ibarat piramida, pemimpin duduk di puncak, para pendukung loyalnya berada pada garis hirarki satu level di bawahnya. Mereka bergantung pada sekelompok orang penting yang disebut sebagai “keys to power” atau kunci kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengartikan sebagai kaki tangan yang setia.
Dalam konteks politik modern, mereka bisa berupa pejabat tinggi, elit partai, pengusaha besar, atau tokoh militer. Selama para kunci kekuasaan ini loyal, posisi pemimpin tetap aman. Namun ketika mereka berpaling, kekuasaan bisa runtuh seketika. Itulah mengapa sering kali kita melihat kebijakan pemimpin tidak memihak ke rakyat, melainkan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas dari para pendukung utamanya. Coba sekali-kali kita cerna kebijakan publik yang terlihat tidak pro rakyat, bisa jadi kebijakan itu justru logis jika dilihat dari sisi stabilitas kekuasaan.
Siapa Punya Sumber Daya, Ialah Rajanya
Kunci loyalitas dalam politik hampir selalu berkaitan dengan sumber daya, terutama uang. Siapapun pihak yang punya akses ke sumber daya, ialah yang akan memiliki kuasa. Tak peduli bagaimana akses ke sumber daya itu didapatkan, dengan cara legal, ilegal, atau saling sikut-sikutan. Pemimpin menggunakan anggaran, proyek, atau jabatan strategis untuk “membayar” kesetiaan para pendukungnya. Maka, semakin kecil jumlah kunci kekuasaan, semakin besar pula peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Ketika sebuah negara berbentuk monarki atau diktator, sumber daya hanya berputar di lingkar sempit. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi dengan banyak “keys”, distribusi sumber daya cenderung lebih luas dan transparan.
Sistem Demokrasi Bisa Jadi Memaksa Pemimpin untuk Berbagi
Perbedaan paling mencolok antara rezim otoriter dan demokrasi adalah jumlah orang yang harus dilayani oleh seorang pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam sistem otoriter, cukup menjaga beberapa orang penting agar tetap setia. Sedangkan dalam demokrasi, seorang pemimpin perlu mempertahankan dukungan dari banyak pihak: partai politik, parlemen, media, lembaga hukum, dan tentu saja rakyat.
Semakin banyak “kunci kekuasaan” yang harus dijaga, semakin kecil peluang bagi pemimpin untuk memusatkan kekuasaan. Inilah mengapa demokrasi yang sehat cenderung lebih akuntabel dan memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
Namun, ketika demokrasi hanya dikuasai segelintir elit, atau ketika lembaga independen dilemahkan, maka “jumlah kunci” menyusut — dan sistem pun perlahan kembali menyerupai otoritarianisme. Jadi, ketika sebuah negara demokrasi sudah mulai melakukan pembatasan-pembatasan kepada warganya untuk bersuara, ini merupakan suatu sinyal bahwa ada kecenderungan penguasa sedang memperkuat basis untuk mempertahankan kekuasaannya.
Pentingnya Peran Rakyat
Dalam sebuah negara demokrasi, secara teori memang suara rakyatlah yang paling berkuasa. Namun, kenyataan tidak selalu sejalan dengan teori. Kekuatan rakyat baru terasa jika mereka mampu memengaruhi para “keys” — misalnya lewat pemilu, tekanan publik, atau aksi sosial yang masif. Tetapi jika sistem ekonomi dan politik justru membuat para “keys” bergantung sepenuhnya pada pemimpin, suara rakyat akan cenderung diabaikan.
Negara-negara yang kaya sumber daya alam kerap menjadi contoh nyata: karena pemerintah mendapat pemasukan besar dari minyak, tambang, atau ekspor, maka kebutuhan terhadap pajak rakyat menjadi kecil, dan otomatis suara rakyat juga kehilangan daya tawar. Yang lebih membuat geram, ada negara yang kaya sumber daya alam, namun presentase pemasukan negara masih sekitar 70% mengandalkan pajak, itu pun masih dikorupsi oleh para pemegang kunci kekuasaan. Seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, alam sudah dikeruk masih dikorupsi juga.
Mengganti Pemimpin Tidak Cukup
Salah satu poin paling tajam dalam The Rules for Rulers adalah pernyataan bahwa mengganti pemimpin tidak akan otomatis memperbaiki sistem. Terbukti telah banyak negara melakukan revolusi dengan harapan perubahan besar, namun akhirnya kembali ke pola lama. Lihatlah para aktivis yang dulu berkoar-koar menuntut perubahan, ketika saatnya ia beredar dalam lingkungan kekuasaan tak ubahnya ia dengan para pejabat yang dulu ia turunkan dari jabatan. Hal ini terjadi karena aturan permainan kekuasaan tidak ikut berubah.
Selama sistem masih memungkinkan pemusatan kekuasaan, politik patronase, dan ketergantungan pada segelintir pendukung, pemimpin baru pun akan terjebak pada pola yang sama — bahkan jika ia berangkat dengan niat baik sekalipun. Terkadang seseorang tidak melakukan korupsi bukan karena integritasnya yang tinggi, melainkan hanya karena belum mendapat kesempatan untuk menjalankan jenis kejahatan ini. Reformasi sejati berarti mengubah struktur dan insentif sistem politik, bukan hanya mengganti sosok di puncak.
Pelajaran untuk Negara Berkembang
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, konsep Rules for Rulers relevan untuk memahami mengapa reformasi politik sering tersendat. Ketika pemimpin baru naik tanpa perubahan mendasar pada sistem pendanaan politik, birokrasi, dan pengawasan publik, maka pola lama akan berulang. Selama masih ada sistem mahar dalam politik, di situ akan selalu berjalan konsep ini.
Transparansi, kebebasan media, dan pembatasan masa jabatan bukan sekadar formalitas, tetapi cara untuk memperluas jumlah “kunci kekuasaan” sehingga pemimpin harus lebih bertanggung jawab kepada publik, bukan hanya pada lingkaran dekatnya. Seorang pemimpin harus ingat bahwa rakyat adalah pihak yang paling pertama harus dipikirkan sebelum ia memutuskan sebuah kebijakan.
Sistem Lebih Kuat dari Niat Baik
Pesan paling penting dari The Rules for Rulers adalah bahwa sistem jauh lebih kuat daripada karakter individu. Pemimpin yang awalnya idealis bisa berubah pragmatis karena tuntutan mempertahankan kekuasaan. Tak perlu dijelaskan pun saya rasa sebagian masyarakat Indonesia sudah paham dengan fenomena ini. Seorang sosok muncul terlihat sebagai pahlawan di muka publik, biasanya tinggal menunggu waktu saat ia menjabat dan menjadi tipikal pemimpin korup seperti yang lainnya. Kalaupun ia bisa bertahan dengan integritasnya, biasanya kekuasaan di tangannya tak akan berlangsung lama.
Sebaliknya, pemimpin yang biasa-biasa saja bisa menjadi baik jika sistemnya mendorong transparansi dan akuntabilitas. Artinya, memperbaiki negara tidak cukup dengan mencari “orang baik”, tetapi harus memastikan sistem yang ada membatasi potensi keburukan dan memberi insentif bagi kebaikan. Sistem yang baik ini tentunya harus dijaga dan dikawal bersama-sama agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal mencapai kesejahteraan negara.
Kesimpulan
Video The Rules for Rulers mengingatkan kita bahwa politik tidak bisa dipahami hanya lewat moral, tetapi lewat mekanisme insentif dan struktur kekuasaan. Kekuasaan bukan sekadar tentang mencari sosok yang bermoral baik, namun juga tentang bagaimana membuat mekanisme penyelenggaraan kekuasaan yang baik.
Artinya, perlu juga edukasi kepada masyarakat agar bisa lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih sadar bahwa perubahan sejati hanya terjadi jika sistemnya ikut diperbaiki. Karena pada akhirnya, kekuasaan bertahan bukan karena kebaikan hati seorang pemimpin, tetapi karena ia memahami — dan menguasai — aturan permainan. Dan sayangnya, ketika pemimpin sudah di level “menguasai” aturan permainan itu, biasanya kebaikan hatinya telah menghilang.
Wassalam.